Sah! Anggaran Pilgub NTB 2018 Sebesar 203 Milyar
Tanda tangani Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD), KPU Provinsi NTB siap sukseskan pilkada seretak tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Proses penandatanganan NPHD antara Ketua KPU Prov NTB Lalu Aksar Ansori dengan Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB H. Lalu Syafi’i berlangsung sederhana setelah shalat jumat (5/5).
Penandatanganan NPHD ini disaksikan oleh Sekretaris Daerah Prov. NTB; Kepala BIN daerah NTB, pejabat dari Korem 162/Wirabhakti dan Polda NTB, Komisioner dan Sekretaris KPU Provinsi NTB, Ketua KIP NTB, Ketua KPID NTB serta Jurnalis media cetak dan elektronik lokal NTB.
Ketua KPU provinsi NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan sejak bulan juni 2016 KPU Prov NTB secara intensif berkomunikasi melalui Komisi I DPRD Prov NTB dan TAPD Prov NTB dengan mengajukan anggaran Pilkada 2018 sebesar 243 Miliar kepada Gubernur NTB.
Setelah melalui uji klinis dan Rasionalisasi akhirnya disepakati total anggaran pilgub 2018 sebesar 203 Milyar yang terbagi dalam 2 tahun anggaran yaitu 2017 sebesar 15 Milyar dan tahun 2018 sebesar 188 Milyar.
“Kami, KPU Provinsi NTB berterima kasih kepada pemerintah provinsi NTB yang telah berkomitmen mensukseskan Pilkada serentak 2018 walaupun kita ketahui pemerintah provinsi NTB sedang defisit anggaran, ini merupakan langkah maju kita di NTB. Provinsi NTB merupakan Daerah yang kedua di Indonesia setelah Jawa Barat yang telah melaksanakan penandatangan Naskah Hibah Perjanjian Daerah Pilkada serentak 2018”, tutur Aksar
Ia kembali menjelaskan, dengan penandatanganan NPHD ini akan sangat penting bagi KPU NTB dalam melaksanaan tahapan persiapan Pilkada serentak 2018, seperti penyusunan regulasi, pembentukan dan pembiayaan badan penyelenggara adhook di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta tahapan awal pencalonan.
Pada pelaksanaan tahapan Pilkada ada tujuh Kab./Kota yang akan ditanggung sepenuhnya oleh KPU Provinsi NTB. Selain itu ada tiga Kab./Kota yakni Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur dan Kota Bima akan menunggu kesepakatan sharing anggaran antara Gubenur NTB dengan Bupati/Walikota ketiga Kab./Kota tersebut.
“Kita berharap dengan Sharing anggaran dapat menghasilkan kesepakatan tertulis sehingga dapat mengurangi beban APBD Prov NTB. Jika Sharing anggarannya berjalan maksimalkan dan porsinya diambil alih oleh APBD 3 Kab./Kota, bisa saja akan dapat menghemat hingga 40 miliar”, paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Rosyadi Sayuti berharap dengan ditandatanganinya NPHD awal sebesar 15 Milyar rupiah ini merupakan langkah awal. Diisitilahkannya, "Penandatanganan NPHD ini merupakan Fajar Pilkada guna mensukseskannya pilkada serentak tahun 2018".
Tentu saja kita semua berharap nantinya pilkada serentak di NTB berjalan lancar dan damai tanpa ada gejolak politik. Suksesnya Pilkada serentak tahun 2018 ini merupakan kerja-kerja yang baik badan penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu serta fungsi pengamanan dan koordinasi TNI/Polri dan Forkominda Provinsi NTB.
"Apabila ini berjalan sesuai ritme yang tepat, maka Insya Allah semua ini juga akan berjalan lancar dan sukses", tegas Rosyadi.
Pilkada serentak 27 juni 2018 mendatang dilaksanakan setelah lebaran topat, “Hari pencoblosan masih dalam suasana idul fitri dan lebaran topat, mudah-mudahan dalam suasana tenang dan baik tersebut dapat terpilih pemimpin yang baik pula”, harap Rosyadi.
Penandatanganan NPHD ini disaksikan oleh Sekretaris Daerah Prov. NTB; Kepala BIN daerah NTB, pejabat dari Korem 162/Wirabhakti dan Polda NTB, Komisioner dan Sekretaris KPU Provinsi NTB, Ketua KIP NTB, Ketua KPID NTB serta Jurnalis media cetak dan elektronik lokal NTB.
Ketua KPU provinsi NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan sejak bulan juni 2016 KPU Prov NTB secara intensif berkomunikasi melalui Komisi I DPRD Prov NTB dan TAPD Prov NTB dengan mengajukan anggaran Pilkada 2018 sebesar 243 Miliar kepada Gubernur NTB.
Setelah melalui uji klinis dan Rasionalisasi akhirnya disepakati total anggaran pilgub 2018 sebesar 203 Milyar yang terbagi dalam 2 tahun anggaran yaitu 2017 sebesar 15 Milyar dan tahun 2018 sebesar 188 Milyar.
“Kami, KPU Provinsi NTB berterima kasih kepada pemerintah provinsi NTB yang telah berkomitmen mensukseskan Pilkada serentak 2018 walaupun kita ketahui pemerintah provinsi NTB sedang defisit anggaran, ini merupakan langkah maju kita di NTB. Provinsi NTB merupakan Daerah yang kedua di Indonesia setelah Jawa Barat yang telah melaksanakan penandatangan Naskah Hibah Perjanjian Daerah Pilkada serentak 2018”, tutur Aksar
Ia kembali menjelaskan, dengan penandatanganan NPHD ini akan sangat penting bagi KPU NTB dalam melaksanaan tahapan persiapan Pilkada serentak 2018, seperti penyusunan regulasi, pembentukan dan pembiayaan badan penyelenggara adhook di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta tahapan awal pencalonan.
Pada pelaksanaan tahapan Pilkada ada tujuh Kab./Kota yang akan ditanggung sepenuhnya oleh KPU Provinsi NTB. Selain itu ada tiga Kab./Kota yakni Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur dan Kota Bima akan menunggu kesepakatan sharing anggaran antara Gubenur NTB dengan Bupati/Walikota ketiga Kab./Kota tersebut.
“Kita berharap dengan Sharing anggaran dapat menghasilkan kesepakatan tertulis sehingga dapat mengurangi beban APBD Prov NTB. Jika Sharing anggarannya berjalan maksimalkan dan porsinya diambil alih oleh APBD 3 Kab./Kota, bisa saja akan dapat menghemat hingga 40 miliar”, paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Rosyadi Sayuti berharap dengan ditandatanganinya NPHD awal sebesar 15 Milyar rupiah ini merupakan langkah awal. Diisitilahkannya, "Penandatanganan NPHD ini merupakan Fajar Pilkada guna mensukseskannya pilkada serentak tahun 2018".
Tentu saja kita semua berharap nantinya pilkada serentak di NTB berjalan lancar dan damai tanpa ada gejolak politik. Suksesnya Pilkada serentak tahun 2018 ini merupakan kerja-kerja yang baik badan penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu serta fungsi pengamanan dan koordinasi TNI/Polri dan Forkominda Provinsi NTB.
"Apabila ini berjalan sesuai ritme yang tepat, maka Insya Allah semua ini juga akan berjalan lancar dan sukses", tegas Rosyadi.
Pilkada serentak 27 juni 2018 mendatang dilaksanakan setelah lebaran topat, “Hari pencoblosan masih dalam suasana idul fitri dan lebaran topat, mudah-mudahan dalam suasana tenang dan baik tersebut dapat terpilih pemimpin yang baik pula”, harap Rosyadi.
Sumber: http://kpud-ntbprov.go.id
Tulis Komentar Anda!